Bursa Efek Dunia

Bursa efek atau bursa saham adalah sebuah pasar yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan efek perusahaan yang sudah terdaftar di bursa itu. Bursa efek tersebut, bersama-sama dengan pasar uang merupakan sumber utama permodalan eksternal bagi perusahaan dan pemerintah. 

Berikut Bursa Efek yang ada di dunia :

Bursa Efek New York

Kapitalisasi pasar saham bursa efek New York mencapai US$ 19.223 miliar pada akhir Desember 2015. Dengan banyak perusahaan China memutuskan untuk mendaftarkan saham di bursa yang juga dikenal dengan New York Stock Exchange/NYSE ini membuatnya menjadi salah bursa terkenal.

Di bursa saham ini menawarkan berbagai jenis produk dan jasa keuangan termasuk saham, futures, opsi, obligasi, data pasar, dan solusi teknologi informasi. Bursa saham NYSE ini terletak di distrik Manhattan Financial, New York.

Nilai transaksi jual beli saham di bursa efek ini juga sangat besar, dan seperti data WFE rata-rata ada sekitar US$ 1.520 miliar nilai uang yang ditransaksikan oleh para trader tiap bulannya.

Bursa Efek London

London Stock Exchange merupakan bursa saham tertua didunia yang sudah berdiri sejak tahun 1801. Bursa saham terbesar di Eropa ini selain bermakas di London juga merupakan induk dari Borsa Italia. Nilai kapitalisasi pasarnya pada akhir tahun 2015 menembus US$ 6.187 miliyar dan nilai transaksi tiap bulannya US$ 165 miliyar.

Bursa Efek Nasdaq

Nasdaq ini singkatan dari National Association of Securities Dealers Automated Quotation. Bursa saham memang mengkhususkan pada saham perusahaan teknologi tinggi.

Kapitalisasi pasar saham Nasdaq mencapai US$ 6.831 miliar pada 2015. Nasdaq OMX mengoperasikan 24 pasar. Di bursa saham ini juga memperdagangkan saham, opsi, pendapatan tetap, derivatif, komoditas, dan futures.

Namun yang cukup mengejutkan adalah nilai transaksi dari kegiatan jual beli saham ini yang menembus angka US$ 1.1183 miliar per bulan yang hanya berselisih tipis dengan nilai transaksi bulan bursa saham NYSE.

Bursa Efek Jepang

Bursa saham grup Jepang terdiri dari bursa saham Tokyo dan Osaka Securities Exchane. Kapitalisasi pasar sahamnya mencapai US$ 4.543,17 miliar pada 2013. Bursa saham ini dipisahkan menjadi beberapa bagian berbeda.  Bagian pertama merupakan tempat perdagangan saham untuk perusahaan besar. Bagian kedua, perusahaan-perusahaan menengah melakukan bisnis.

Bursa Efek NYSE Euronext

Kapitalisasi pasar sahamnya mencapai US$ 3.321 miliar pada 2015 dan transaksi tiap bulan dengan nilai US$ 184 miliar. Bursa saham ini menggabungkan Euronext Brussel, Euronext Lisbon, dan Euronext Paris yang merupakan bursa saham utama di Eropa.

Bursa Efek Hong Kong

Bursa saham ini memiliki kapitalisasi pasar saham US$ 3.325 miliar pada 2015 dan nilai transaksi tiap bulan sebesar US$ 115 miliar. Bursa saham ini merupakan bursa keenam terbesar di dunia, dan terbesar ketiga di Asia.

Bursa Efek Shanghai

Bursa saham ini meski tidak sepenuhnya terbuka untuk investor asing, akan tetapi operasi bursa saham ini independen di China. Kategori yang ditransaksikan di bursa saham ini antara lain saham, obligasi dan dana. Kapitalisasi pasar saham mencapai US$ 2.469 miliar pada 2013.

Bursa saham ini didirikan pada 26 November 1990, dan beroperasi pada 19 Desember 1990. Bursa saham ini merupakan organisasi nirlaba yang dikelola China Securities Regulatory Commision. Indeks pasar saham utama ini adalah SSE Composite.

Bursa Efek Toronto

Kapitalisasi pasar saham ini termasuk TSX Venture mencapai US$ 2.113,82 miliar. Bursa saham ini mentransaksikan berbagai saham termasuk pertambangan, minyak dan gas. Selain itu, surat berharga, dana investasi, dan exchange-trade fund juga ditransaksikan di bursa saham ini.

Bursa saham Toronto termasuk bursa saham terbesar di Kanada. Mengutip dari Wikipedia, bursa saham ini berkantor pusat di Toronto, Kanada dan mempunyai kantor di Montreal, Winnipeg, Calgary, dan Vancouver.

Bursa Efek Jerman (Deutsche Borse)

Kapitalisasi pasar sahamnya mencapai US$ 1.762 miliar pada 2015 dan nilai transaksi tiap bulan sebesar US$ 142 miliar. Seperti bursa saham lainnya, di bursa saham ini juga mentransaksikan saham, surat berharga, dan transaksi perdagangan derivatif.

Bursa Efek Swiss (SWX Swiss Stock Exchange)

Bursa saham mencatatkan kapitalisasi pasar saham sekitar US$ 1.540 miliar pada 2013. Bursa saham yang terletak di Zurich ini memperdagangkan obligasi pemerintah dan derivatif seperti opsi saham.

Indeks pasar saham utama bursa saham ini disebut SMI (Swiss Market Index). Indeks saham ini terdiri dari 20 saham terpenting berdasarkan kapitalisasi pasar yang mengambang bebas.

Bursa saham SIX ini termasuk bursa saham pertama di dunia yang menggunakan sistem perdagangan, kliring, dan penyelesaian terautomasi penuh pada 1995.

Bursa saham SIX ini dikelola suatu perkumpulan yang terdiri dari 55 bank yang masing-masing mempunyai hak pilih yang seimbang dalam hal-hal terkait manajemen dan pengawasan bursa.

Bursa Efek Indonesia

Merupakan bursa hasil penggabungan dari Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan Bursa Efek Surabaya (BES). Demi efektivitas operasional dan transaksi, Pemerintah memutuskan untuk menggabung Bursa Efek Jakarta sebagai pasar saham dengan Bursa Efek Surabaya sebagai pasar obligasi dan derivatif Bursa hasil penggabungan ini mulai beroperasi pada 1 Desember 2007.

Mengutip pada Liputan6.com, Jakarta - Rata-rata nilai transaksi harian di Bursa Efek Indonesia (BEI) sepanjang periode pekan ini (11-15 April 2016) naik 18,44 persen menjadi Rp 5,98 triliun dari Rp 5,05 triliun di akhir pekan lalu. Sedangkan rata-rata volume transaksi harian mengalami kenaikan 4,60 persen dan rata-rata frekuensi harian naik 2,81 persen.

Kepala komunikasi Perusahaan BEI Dwi Shara Soekarno menjelaskan, meskipun nilai, volume dan juga frekuensi transaksi mengalami kenaikan, namun Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sendiri bergerak turun.

Sepanjang pekan ini, IHSG turun 0,48 persen ke posisi 4.823,568 poin jika dibandingkan penutupan di pekan sebelumnya yang berada di level 4.846,704 poin. "Sedangkan untuk kapitalisasi Pasar BEI juga ikut berubah menjadi Rp 5.120 triliun dari Rp 5.145 triliun di akhir pekan sebelumnya," jelasnya seperti dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (17/4/2016).

Investor asing di sepanjang perdagangan pekan ini mencatatkan jual bersih di pasar modal Indonesia dengan nilai Rp 459 miliar dan secara tahunan, aliran dana investor asing di pasar saham masih tercatat beli bersih dengan nilai Rp 4,94 triliun.

BEI juga mencatat tercapat dua obligasi yang diterbitkan pada pekan ini. Obligasi Berkelanjutan I Siantar Top Tahap II Tahun 2016 dengan nilai emisi Rp 500 miliar yang diterbitkan pada Rabu, 13 April 2016 dan Obligasirhrheza Berkelanjutan I Maybank Finance Tahap II Tahun 2016 dengan nilai emisi Rp 1,1 triliun yang diterbitkan pada Kamis, 14 April 2016.

"Total emisi Obligasi dan Sukuk yang sudah tercatat sepanjang tahun 2016 adalah 12 Emisi dari 11 Emiten senilai Rp18,74 triliun," jelas dia.

Dengan pencatatan ini maka total emisi Obligasi dan Sukuk yang tercatat di BEI berjumlah 281 emisi dengan nilai nominal outstanding sebesar Rp 256,67 triliun dan US$ 100 juta, diterbitkan oleh 102 Emiten. 

Surat Berharga Negara (SBN) tercatat di BEI berjumlah 92 seri dengan nilai nominal Rp1.539,66 triliun dan USD1.040 juta dan 6 EBA senilai Rp 2,15 triliun.

Sumber :

http://bisnis.liputan6.com/read/2485623/rata-rata-nilai-transaksi-harian-di-bei-naik-1844-persen

http://chromler.com/blog/10-bursa-saham-terbesar-dunia/

http://bisnis.liputan6.com/read/2044267/10-bursa-saham-terbesar-di-dunia

Analisis kasus profesi akuntansi

Kasus Etika Profesi Akuntansi  | Mulyana W Kusuma - Anggota KPU 2004

Kasus anggota KPU ini terjadi pada tahun 2004, Mulyana W Kusuma yan menjadi seorang anggota KPU (Komisi Pemilihan Umum) diduga telah menyuap anggota BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang ketika itu melaksanakan audit keuangan terhadap pengadaan logistik pemilu. Logistik pemili tersebut berupa kotak suara, amplop suara, surat suara, tinta, serta tekhnologi informasi. Setelah pemeriksaan dilaksanakan, BPK meminta untuk dilakukan suatu penyempurnaan laporan. Setelah penyempurnaan laporan dilakukan, BPK menyatakan bahwa laporan yang dihasilkan lebih baik dari laporan sebelumnya, kecuali mengenai laporan teknologi informasi. Maka disepakati laporan akan dilakukan periksaan kembali satu (1) bulan setelahnya.

Setelah satu bulan terlewati ternyata laporannya tak kunjung selesai dan akhirnya diberikan tambahan waktu. Di saat penambahan waktu ini terdengar kabar mengenai penangkapan Mulyana W Kusuma. Dia ditangkap karena tuduhan akan melakukan tindakan penyuapan kepada salah satu anggota tim auditor dari BPK, yaitu Salman Khairiansyah. Tim KPK bekerja sama dengan pihak auditor BPK dalam penangkapan tersebut. Menurut Khoiriansyah, dia bersama Komisi Pemberantas Korupsi mencoba merangkap usaha penyuapan yang dilakukan oleh Mulyana menggunakan perekam gambar pada 2 kali pertemuan.

Penangkapan Mulyana ini akhirnya menimbulkan pro-kontra. Ada pihak yang memberikan pendapat Salman turut berjasa dalam mengungkap kasus ini, tetapi lain pihak memberikan pendapat Salman tak sewajarnya melakukan tindakan tersebut karena hal yang dilakukan itu melanggar kode etik.

Sumber : http://nichonotes.blogspot.co.id/2015/01/contoh-kasus-etika-profesi-akuntansi.html

Analisis :

Seharusnya ada pengemanan yang ketat terhadap proses pemilihan umum seperti ini. Apalagi jika ada tim auditor ingin mengaudit laporan keuangan untuk kegiatan pemilihan umum seharusnya ada penjagaan supaya transaksi dalam bentuk penyuapan seperti ini tidak sampai terjadi.

 

Analisis kasus pelanggaran HAM

Penembakan Misterius

Penembakan Misterius Diantara tahun 1982-1985, peristiwa ini mulai terjadi. ‘Petrus’ adalah sebuah peristiwa penculikan, penganiayaan dan penembakan terhadap para preman yang sering menganggu ketertiban masyarakat. Pelakunya tidak diketahui siapa, namun kemungkinan pelakunya adalah aparat kepolisian yang menyamar (tidak memakai seragam). Kasus ini termasuk pelanggaran HAM, karena banyaknya korban Petrus yang meninggal karena ditembak. Kebanyakan korban Petrus ditemukan meninggal dengan keadaan tangan dan lehernya diikat dan dibuang di kebun, hutan dan lain-lain. Terhitung, ratusan orang yang menjadi korban Petrus, kebanyakan tewas karena ditembak.

Sumber :http://www.smansax1-edu.com/2014/10/contoh-kasus-pelanggaran-ham-di.html

Analisis :

Menurut saya apa yang telah dilakukan diatas termasuk perbuatan yang tidak benar. Walaupun tujuan baik untuk memberantas kejahatan preman tapi cara yang digunakan salah. Negara Indonesia adalah negara hukum dan seharusnya segala tindak kejahatan di proses sesuai hukum yang berlaku. Karena perilaku seperti ini dapat menyebabkan keresahan juga dimasyarakat sesuai dengan apa yang diterangkan diartikel diatas. Semoga kedepannya penegakan hukum di Indonesia semakin baik dan tegas dan juga tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Penembakan Misterius Diantara tahun 1982-1985, peristiwa ini mulai terjadi. ‘Petrus’ adalah sebuah peristiwa penculikan, penganiayaan dan penembakan terhadap para preman yang sering menganggu ketertiban masyarakat. Pelakunya tidak diketahui siapa, namun kemungkinan pelakunya adalah aparat kepolisian yang menyamar (tidak memakai seragam). Kasus ini termasuk pelanggaran HAM, karena banyaknya korban Petrus yang meninggal karena ditembak. Kebanyakan korban Petrus ditemukan meninggal dengan keadaan tangan dan lehernya diikat dan dibuang di kebun, hutan dan lain-lain. Terhitung, ratusan orang yang menjadi korban Petrus, kebanyakan tewas karena ditembak.

Sumber :http://www.smansax1-edu.com/2014/10/contoh-kasus-pelanggaran-ham-di.html

Penembakan Misterius Diantara tahun 1982-1985, peristiwa ini mulai terjadi. ‘Petrus’ adalah sebuah peristiwa penculikan, penganiayaan dan penembakan terhadap para preman yang sering menganggu ketertiban masyarakat. Pelakunya tidak diketahui siapa, namun kemungkinan pelakunya adalah aparat kepolisian yang menyamar (tidak memakai seragam). Kasus ini termasuk pelanggaran HAM, karena banyaknya korban Petrus yang meninggal karena ditembak. Kebanyakan korban Petrus ditemukan meninggal dengan keadaan tangan dan lehernya diikat dan dibuang di kebun, hutan dan lain-lain. Terhitung, ratusan orang yang menjadi korban Petrus, kebanyakan tewas karena ditembak.

Sumber :http://www.smansax1-edu.com/2014/10/contoh-kasus-pelanggaran-ham-di.html

Penembakan Misterius Diantara tahun 1982-1985, peristiwa ini mulai terjadi. ‘Petrus’ adalah sebuah peristiwa penculikan, penganiayaan dan penembakan terhadap para preman yang sering menganggu ketertiban masyarakat. Pelakunya tidak diketahui siapa, namun kemungkinan pelakunya adalah aparat kepolisian yang menyamar (tidak memakai seragam). Kasus ini termasuk pelanggaran HAM, karena banyaknya korban Petrus yang meninggal karena ditembak. Kebanyakan korban Petrus ditemukan meninggal dengan keadaan tangan dan lehernya diikat dan dibuang di kebun, hutan dan lain-lain. Terhitung, ratusan orang yang menjadi korban Petrus, kebanyakan tewas karena ditembak.

Sumber :http://www.smansax1-edu.com/2014/10/contoh-kasus-pelanggaran-ham-di.html

Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBINAAN JIWA KORPS DAN KODE ETIK

PEGAWAI NEGERI SIPIL

PRESIDEN REPUBLIK INDONMESIA

Menimbang	:	a.	bahwa Pegawai Negeri Sipil yang kuat, kompak dan bersatu padu, memiliki kepekaan, tanggap dan memiliki kesetiakawanan yang tinggi, berdisiplin, serta sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat, dapat diwujudkan melalui pembinaan korps Pegawai Negeri Sipil, termasuk kode etiknya;
		b.	bahwa untuk menanamkan jiwa korps dan mengamalkan etika bagi Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
Mengingat	:	1.	Pasal 5 ayat (2), Pasal 27 Ayat (1), dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945;
		2.	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
		3.	Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
		4.	Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
		5.	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan	:	PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBINAAN JIWA KORPS DAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
		Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
		1.	Jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil adalah rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerja sama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggaan dan rasa memiliki organisasi Pegawai Negeri Sipil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
		2.	Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
		3.	Majelis Kehormatan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat  Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada instansi pemerintah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.
		4.	Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan  Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik.
		5.	Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
		6.	Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang menghukum atau Pejabat lain yang ditunjuk.
BAB II PEMBINAAN JIWA KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL
Pasal 2
		Pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan untuk meningkatkan perjuangan, pengabdian, kesetiaan dan ketaatan  Pegawai Negeri Sipil kepada negara kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Pasal 3
		Pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk :
		a.	membina karakter/watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan guna mewujudkan kerja sama dan semangat pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan kemampuan, dan keteladanan Pegawai Negeri Sipil;
		b.	mendorong etos kerja Pegawai Negeri Sipil untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara, dan abdi masyarakat;
		c.	menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran dan wawasan kebangsaan Pegawai Negeri Sipil sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 4
		Ruang lingkup pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil mencakup :
		a.	peningkatan etos kerja dalam rangka mendukung produktivitas kerja dan profesionalitas Pegawai Negeri Sipil;
		b.	partisipasi dalam penyusunan kebijakan Pemerintah yang terkait dengan  Pegawai Negeri Sipil;
		c.	peningkatan kerja sama antara Pegawai Negeri Sipil untuk memelihara dan memupuk kesetiakawanan dalam rangka meningkatkan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil;
		d.	perlindungan terhadap hak-hak sipil atau kepentingan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan  perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.
Pasal 5
		Untuk mewujudkan pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dan menjunjung tinggi kehormatan serta keteladanan sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas kedinasan dan pergaulan hidup sehari-hari, Kode Etik dipandang merupakan landasan yang dapat mewujudkan hal tersebut.
BAB III NILAI-NILAI DASAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Pasal 6
		Nilai-nilai Dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi :
		a.	ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
		b.	kesetian dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
		c.	semangat nasionalisme;
		d.	mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
		e.	ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
		f.	penghormatan terhadap hak asasi manusia;
		g.	tidak diskriminatif;
		h.	profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi;
		i.	semangat jiwa korps.
BAB IV KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
Pasal 7
		Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 8
		Etika dalam bernegara meliputi :
		a.	melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
		b.	mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
		c.	menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
		d.	menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
		e.	akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
		f.	tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah;
		g.	menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif;
		h.	tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.
Pasal 9
		Etika dalam berorganisasi meliputi :
		a.	melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
		b.	menjaga informasi yang bersifat rahasia;
		c.	melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
		d.	membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
		e.	menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
		f.	memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
		g.	patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
		h.	mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
		i.	berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.
Pasal 10
		Etika dalam bermasyarakat meliputi :
		a.	mewujudkan pola hidup sederhana;
		b.	memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
		c.	memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
		d.	tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
		e.	berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.
Pasal 11
		Etika terhadap diri sendiri meliputi :
		a.	jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar.
		b.	bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
		c.	menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
		d.	berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
		e.	memiliki daya juang yang tinggi;
		f.	memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
		g.	menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
		h.	berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.
Pasal 12
		Etika terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil :
		a.	saling menghormati sesama warga negara yang memelukagama/kepercayaan yang berlainan;
		b.	memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai Negeri Sipil;
		c.	saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
		d.	menghargai perbedaan pendapat;
		e.	menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil;
		f.	menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai Negeri Sipil;
		g.	berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semuaPegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan hak-haknya.
BAB V KODE ETIK INSTANSI DAN KODE ETIK PROFESI
Pasal 13
		(1)	Berdasarkan ketentuan kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini :
			a.	Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi menetapkan kode etik instansi;
			b.	Organisasi Profesi di lingkungan Pegawai Negeri Sipil menetapkan kode etiknya masing-masing.
		(2)	Kode etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan berdasarkankarakteristik masing-masing instansi dan organisasi profesi.
Pasal 14
		Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
BAB VI PENEGAKAN KODE ETIK
Pasal 15
		(1)	Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
		(2)	Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secaratertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
		(3)	Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :
			a.	pernyataan secara tertutup; atau
			b.	pernyataan secara terbuka.
		(4)	Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.
		(5)	Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada pejabat lain di lingkungannya sekurang­kurangnya pejabat struktural eselon IV.
Pasal 16
		Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat(3), dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.
Pasal 17
		(1)	Untuk menegakkan kode etik, pada setiap instansi dibentuk Majelis Kode Etik.
		(2)	Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan.
Pasal 18
		(1)	Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdiri dari :
			a.	1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
			b.	1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
			c.	sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota.
		(2)	Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
		(3)	Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa karena disangka melanggar kode etik.
Pasal 19
		(1)	Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa Pegawai Negeri Sipil yang disangka melanggar kode etik.
		(2)	Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
		(3)	Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
		(4)	Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
		(5)	Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.
Pasal 20
		Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang majelis kepada Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
Pasal 21
		Kode etik profesi di lingkungan Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkansebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
		Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
		Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Sumber : http://www.pta-yogyakarta.go.id/pedoman-perilaku/kode-etik-pns.html